pengawasan keuangan. Pramuka No. pengawasan keuangan

 
 Pramuka Nopengawasan keuangan  A

Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Pejabat. Pramuka No. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 20 21 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 63); 5. Redefinisi da n reposisi ini berhubungan dengan . 2. Bab 2. Perencanaan anggaran 2. 24. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan danBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. 2. Selama ini pengawasan perbankan ada ditangan Bank Indonesia dan pengawasan lembaga keuangan non-bank ada dibawah departemen Keuangan. Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 00-286/K/2001, yang1. Gedung BPKP Pusat, Jl. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah; b. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). id Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta strategi mengatasi kelemahan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. SALINAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG INVESTIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang: a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. BPKP Susun Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2023. Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Pengawasan Berdasarkan Objek Pengawasan terhadap penerimaan negara; Pengawsan terhadap pengeluaran negara; Pengawasan Menurut Sifatnya Pengawasan Preventif;. Pemeriksaan yang. Halaman ini telah diakses 265471 kali FILE-FILE PERATURAN. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten/Kota. go. . Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan. Jasa keuangan yang diawasi OJK adalah antara lain perbankan, asuransi, dana pensiun, multifinance, pasar modal, pegadaian, dan jasa keuangan lainnya. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peralihan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. • Sistem pengendalian keuangan negara:Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara, secara nasional. 272, LL SETKAB : 8 HLM. Buku Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Karena itu, secara terbuka dan senang hati penulis Indonesia yang ada di tengah-tengah pembaca ini menerima masukan dan saran bagi perbaikan buku ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. Unduh file pdf ini dan pelajari lebih lanjut tentang tujuan, ruang lingkup, metode, dan laporan reviu. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah wewenang yang bisa digunakan, seperti: 1. Peraturan BPKP ini mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan, format peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan publikasi peraturan perundang-undangan. , M. 2 sebagai berikut : Tabel 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Si Oleh: Nadia Ramadhani 2122090019 ANGKATAN 34 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan langkah kerja. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data. urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan KORUPSI, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DAN FORMAT POLITIK Pembicaraan tentang korupsi dan kolusi seakan tidak ada putus-putusnya. 00. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Untuk mengetahui pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengunaan anggaran pada Kantor Bupati Bulukumba 2. Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang Pejabat Yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin. kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. TARAKAN - “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera” merupakan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Kegunaan Penelitian a. INSPEKTORAT DAERAH Sebagai PENGAWAS KEUANGAN Desa Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pengawasan atas keuangan desa tidak hanya melakukan pengawasan yang sifatnya parsial per sumber pendapatan tertentu saja atau belanja tertentu saja, namun diharapkan bisa melakukan pengawasan dalam konteks siklus pengelolaan keuangan desa dari tahap. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 3. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dibentuk unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan danBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) _____ PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-211/K/JF/2010 TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa. _____ 1 Didefinisikan sebagai system yang memperbaiki pengawasan oleh struktur kelembagaan tingkat atas. Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Jl. id Berikut ini tugas dan fungsi BPKP, serta sejarah pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. 26 – 53 WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Muhammad Imron Rosyadi1 Abstrak Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif,. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan, pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. idNamun, saat ini, ia telah diintegrasikan ke dalam lembaga pengawas keuangan nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) akan memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan, perizinan, pengaturan, pemeriksaan khusus serta mengembangkan arahan, strategi,. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. 1. Anda sedang mencari pedoman audit pbj? Unduh file pdf yang berisi lampiran iii peraturan bpkp nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah. In the context of national supervisory framework, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) or Indonesia's National Government Internal Auditor has consistently shown a significant role in supporting the President and his executive apparatuses, as well as subnational authorities such as local governments, to carry out their policies and. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 13 September 2023. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Pengawasan terhadap Pengeluaran Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 5. 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Internal : 0323 (Lantai 3) Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah : ISKANDAR NOVIANTO. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistemStrategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. • sistem pengendalian. berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara yang dapat mengurangi kapasitas fiskal. go. 09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan dinyatakan bahwa Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis Perpajakan. DENPASAR (6/12/21) - Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP kembali menyelenggarakan Workshop Penganggaran dan Penatausahaan Aplikasi Financial Management Information System. ida. Belum Tersedia. Tanggung jawab terhadap industri keuangan nonbank yang tadinya berada di Kementerian Keuangan dan Bapepam LK, kemudian beralih ke OJK pada 2012. pengendalian dan pengawasan keuangan daerah serta mengkaji faktor-faktor apa yang mempe-ngaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. , M. Sah! – Pengawasan koperasi olh OJK, Beberapa saat lalu Pemerintah telah merencanakan pemberian kewenangan baru bagi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang . Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan. Pentingnya Training Audit Eskalasi- Audit Klaim dan FCP. 7. budgeting dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. Tahun depan, BPKP lanjut kawal peningkatan kualitas belanja pemerintah (spending better). 9 Desember 2022. 2017/NO. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. idPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 5. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Peranan pengawasan keuangan sangatlah besar bagi keberhasilan perusahaan. Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Jl. bahwa untuk menyusun rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperlukan standardisasi sarana dan prasarana; b. Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif melalui assurance dan consulting dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara dan implementasi SPIP dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi dicapai dengan efisien efektif, asset terjaga, laporan keuangan andal dan taat kepada. Rahmat Akbar, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pengendalian Keuangan yang Efektif dapat Menjaga Kinerja Perusahaan. Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. memimpin tim. D. "Terkait aktivitas transaksi kripto, disepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke Otoritas Jasa Keuangan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat paripurna masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Jumat, 15. Abstrak. Sistem pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, sehingga menyebabkan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan lift kantor BPKAD Palembang dengan nilai pagu Rp. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 3. 2 April-Juni 2019. Paliwang dalam pembukaan acara Sosialisasi Pengawasan Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES). Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di. Pengawasan sistem keuangan secara umum. KATA PENGANTAR Reformasi birokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. Sektor : IKNB. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik. pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelanggaran Undang-Undang mengenai LPEI danDilansir dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2020) karya Irsyadi Zain dan Y. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. 1. 15 Desember 2020. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Gubernur selaku Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272), dicabut. f. • Pengawasan Eksternal “Ekstern”, merupakan pengawasan atau. Tugas OJK. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik. b. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan. 12. meliputi penyusunan pedoman te. 0/D/2023 Tentang : Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022–2027. Jakarta, 13 September 2022. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. Jenis-Jenis Pengawasan. JAKARTA (9/3/2022) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengumpulkan para pejabat tinggi pengawasan tingkat eselon I dan II BPKP membahas progress pengawasan program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) pada Rabu malam (9/3). Jenis Regulasi : Peraturan OJK. SubSektor : IKNB Syariah, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk. > PEDOMAN UMUM AUDIT KETAATAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAI NOMOR 7 TAHUN 2020 TANGGAL 5 JUNI 2020 INNOVATIVE - DELIVERED - EFFECTIVE - ACCOUNTABLE BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ¢ 5) > DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG. PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN 1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan . The method used in this research is a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan ini. Bantuan Kedinasan Di Lingkungan Badan Pengawasan. PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Lokasi. Pramuka 33, Jakarta 13120.